CALEG DPRD Tarakan TOLAK POLITIK UANG

Kerja Part Time Dari Rumah

Kerja Part Time atau Paruh Waktu dari rumah bukan hal mustahil untuk dilakukan dari rumah di tengah Era Globalisasi dan Era Digital Saat ini. Dengan bermodalkan akses Internet ditambah dengan kemampuan bahasa inggris seadanya kita sudah bisa mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan rupiah. Berikut salah satu website yang menawarkan kerja Part Time atau Kerja Paruh Waktu yang perlu anda pertimbangkan untuk dijalankan dari rumah. Tinggu apalagi? Segera lakukan Pendaftaran! Semoga bermanfaat 

Utusan Calon DOB Sebatik Tidak Hadir Di Silatnas

Menyikapi lamban nya pemerintah pusat menerbitkan PP Desain Besar Penataan Daerah dan Desain Penataan Daerah sebagai peraturan teknis turunan dari pada UU 23 tahun 2014. Untuk itu Presidium atau Panitia Persiapan Calon DOB di seluruh Indonesia melakukan konsolidasi nasional, Senin 15/5/2017, bertempat di Gedung DPD RI dan DPR RI/MPR RI yang dihadiri oleh 174 calon DOB seluruh Indonesia. Baik Calon DOB Provinsi, Calon DOB Kabupaten dan Calon DOB Kota yang sudah mendapat persetujuan Kolektif DPD RI untuk pengusulan periode 2016-2025 pada tanggal 4 Oktober 2016 lalu.

Dimana pada pertemuan Konsolidasi nasional tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya telah dibentuk nya dan dideklarasinya Forum Konsultasi Percepatan Calon DOB seluruh Indonesia dengan agenda mendesak pemerintah menerbitkan PP Desertada dan Detada. Serta Menerbitkan PP Pemerintah Persiapan bagi Calon DOB yang sudah lengkap secara adminstrasi, syarat fisik kewilayahan dan memiliki sumber Daya Alam yang tidak membebani fiskal negara. Dan mengawal secara nasional permohonan Calon DOB yang sudah diusulkan kepada pemerintah yang sudah masuk dalam rekomendasi DPD RI atau yang kemudian akan menyusul.

Lumbis S Sos Nomor Dua Dari Kiri
Dalam rapat akbar tersebut terpilih sebagai Ketua Umum, Sehan Salim Landjar SH, Bupati Bolaang Mangondow Timur Provinsi Sulawesi Utara dibantu Ketua Harian dan beberapa wakil ketua yang mengwakili pulau besar di Indonesia seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Ambon NTT, jawa dan Papua.

“Otonomi adalah hak daerah itu dijamin dalam undang-undang dan tidak ada jalan daerah maju kecuali dengan DOB. Oleh karena itu amanah ini akan kita jalankan sebaik-baiknya, mungkin pemerintah pusat berpikir kita tidak penting karena kita berjuang masing-masing oleh karena itu kekuatan 174 calon DOB diseluruh Indonesia kita satukan kita maju bersama, jika kita bersatu kita akan kuat, “ ujar Sehan sang Bupati yang yang terkenal dekat dengan rakyatnya ini.

Koordinator Presidium Calon DOB se Indonesia
Yang tidak kalah penting dan menarik adalah terpilihnya, Lumbis S Sos, sebagai koordinator Calon DOB pulau Kalimantan (Borneo) dari Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya) di Kabupaten Nunukan.

Jika Koordinator untuk Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, BALI-NTB, AMBON-NTT begitu alot, maka Lumbis dipilih secara aklamasi oleh Presidium atau Panitia Calon DOB dari Pulau Kalimantan yang hadir yaitu dari Calon DOB Provinsi Kapuas Raya, Calon DOB Kabupaten Tayan Kalbar, Calon DOB Kabupaten Sekayam Raya Kalbar, Calon DOB Banua Landjak Kalbar, Calon DOB Kabupaten Katingan Utara Kalteng, Calon DOB Kabupaten Kapuas Ngaju Kalteng, Calon DOB Kotawaringin Utara Kalteng, Calon DOB Kabupaten Kutai Utara Kaltim, Calon DOB Paser Selatan Kaltim, Calon DOB Kabudaya Perbatasan Kaltara dan yang tidak sempat hadir untuk wilayah Kalimantan yang sudah masuk rekomendasi pengusulan DPD RI kepada pemerintah tahun 2016 DOB Kota Sebatik Kaltara, Calon DOB Berau Pesisir Kaltim dan Calon DOB Kutai Pesisir Kaltim.

Rakernis Bersama DPD RI
Dalam pernyataannya Lumbis menyampaikan akan segera mengkonsolidasi seluruh Calon DOB yang ada di Kalimantan termasuk tiga Calon DOB yang akan menyusul yaitu Calon DOB Apou Kayan Kaltara, Calon DOB Krayan dan Calon DOB kota Tanjung Selor untuk bersatu padu dalam perjuangaN secara nasional. Dan segera untuk mengirim utusan nya pada pertemuan berikutnya sesuai agenda yang telah ditetapkan, “ tutup Ketua Dewan Pendiri Pemuda Penjaga Perbatasan RI ini.

Diketahui, dalam pertemuan Pembentukan Forum Komunikasi Percepatan Calon DOB seluruh Indonesia Calon DOB Kabudaya mengirim utusan antara lain, Samadik SH, Ketua Presidium DOB Kabudaya, Jahari S Sos, Muriono, Roben Bubung dan Lumbis S Sos.

Silatnas FKPP se Indonesia di Jakarta
Sesuai hasil keputusan rapat juga telah di sepakati untuk mengakomodir utusan masing-masing Calon DOB. Dimana yang tidak sempat mengirimkan utusannya dan diharapkan bisa hadir pada acara berikutnya yang direncakan pada awal bulan Juni 2017 mendatang.

Perjuangkan 50 Unit, 8 Yang Terealisir?

Kabar yang beredar di media sosial terkait bantuan Kapal Tangkap untuk Nelayan di Sebatik sebagai wilayah perbatasan sudah turun 8 unit ukuran 10 GT. Jumlah tersebut tentunya masih jauh dari yang pernah diminta oleh Luther Kombong selaku Wakil Rakyat dari Kaltim-Kaltara yang duduk di Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai informasi, Luther Kombong merasa sangat prihatin dengan kondisi perairan di Sebatik yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sebab, perairan di Sebatik rawan ditempati nelayan asing untuk melakukan pencurian ikan.

Harapan Luther Kombong, Pemerintah Pusat harusnya memberikan banyak bantuan Kapal Tangkap untuk nelayan di Sebatik sehingga dengan sendirinya Nelayan Sebatik yang melakukan penangkapam ikan juga akan menjadi benteng pertahanan di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Ke depannya Luther Kombong akan terus mendorong Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rapat-rapat yang digelar di Komisi IV, baik itu Rapat Kerja dengan Menteri maupun dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen terkait agar Pemerintah terus meningkatkan jumlah bantuan Kapal Tangkap Nelayan untuk perairan perbatasan yang disertai dengan pelatihan guna meningkatkan keahlian para nelayan yang umumnya masih terbiasa dengan Kapal Manual menuju Kapal Berteknologi.

Perintah Presiden Bangun Bandara Sebatik

Presiden RI Joko Widodo melalui akun pesbuknya memerintahkan jajarannya untuk membangun bandara di Sebatik.

Perintah ini tentunya harus dijalankan oleh Jajaran terkait. Namun, yang harus diperhatikan Presiden Jokowi adalah Kontraktor yang menangani Pengerjaan Proyek di Sebatik harusnya Kontraktor Lokal di Sebatik. Tidak bisa tidak supaya uang yang diperuntukkan untuk membangun Sebatik tidak lagi keuar dari Sebatik.

Sebatik Masuk 111 Pulau Kecil Terluar

Sebatik masuk dalam daftar nama Pulau Kecil Terluar
http://setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowi-sebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/

Peraturan Menteri KKP Terkait SLO Kapal Perikanan

Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. 

Merantau Menimba Ilmu Untuk Bangun Sebatik

Pembangunan sarana publik di Sebatik Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara, harus diikuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. Salah satu yang menjadi konsen Himpunan Keluarga Mahasiswa Sebatik (HKMS) di Jogjakarta adalah memotivasi lulusan Sekolah Menengah Atas dan sederajat untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi.

Namun, memotivasi para pelajar untuk mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga harus dibarengi dengan penyediaan sarana sebagai wadah berkumpul untuk dapat menyatukan Visi dan Misi dalam menempuh Pendidikan serta menimba ilmu di perantauan khususnya Kota Jogjakarta sebagai ikon Kota Pelajar yang menjadi pilihan Pelajar asal Sebatik.

Menyatukan Visi dan Misi dinilai sangat strategis untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan siap mengabdi di tengah masyarakat ketika sudah kembali ke daerah asal yakni Sebatik Indonesia, Kalimantan Utara, mengingat tantangan dan cobaan yang akan dihadapi para pelajar asal Sebatik selama menimba Ilmu di Kota Jogjakarta sangat mempengaruhi Kualitas Individu masing-masing.

Atas sejumlah alasan di atas sehingga HKMS berjuang untuk 'menyediakan' Asrama (walaupun masih sebatas sewa) agar minat Pelajar asal Sebatik yang terus bertambah jumlahnya bisa berkumpul dalam satu wadah, memiliki Visi dan Misi yang sama dalam melanjutkan pendidikan serta menimba ilmu di Jogjakarta bisa satu persepsi yaitu Merantau Menimba Ilmu untuk membangun Indonesia dari Sebatik Perbatasan.

Semangat juang HKMS ini tidak boleh dibiarkan jalan sendiri, Perangkat Pemerintah baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi harus memberi dukungan sehingga apa yang dicita-citakan HPMS untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sebatik khususnya Putra daerah dapat berjalan baik dan lancar serta sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.

GERAI NELAYAN Tahap 3 untuk Kartu Nelayan, dll

Ayooo.....Untuk para Nelayan /nelayan bagan ; pengangkut ikan yang sampai saat ini BELUM MEMILIKI/MATI izin perikanan nya atau BELUM MEMILIKI kartu nelayan  serta BELUM TERDAFTAR pada asuransi nelayan segera datang di GERAI NELAYAN tahap ke-3 yang akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : KAMIS / 27 Oktober16
Tempat : Kediaman Rumah H.Manahong
Alamat : Jalan Pantai Desa Tg.Harapan
Pukul : 08.30 s/d selesai

Pelayanan meliputi:
1) Izin perikanan BPKP (DKP nunukan)
2) Izin perikanan Provinsi (SIUP/SIPI/SIKPI/BAGAN)
3). Pembuatan Kartu Nelayan dan Asuransi
Info: Asosiasi Pelagisebatik

Segera Hadir...!!! GERAI NELAYAN Tahap 2

Segera hadir Gerai Nelayan Tahap II
yang akan dilaksanakan pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2016 pukul 09:00 wita Lokasi pelaksanaan di Kantor Desa Tg Aru

Kegiatan Gerai Nelayan, meliputi pelayanan:

1). Pembuatan Izin BPKP (Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan) untuk kapal penangkap ikan/pengangkut ikan ukuran 5GT ke bawah;

2). Pengurusan SIUP,SIPI dan SIKPI bagi kapal berukuran lebih dari 6GT;

3). Pengurusan Izin Perikanan bagi usaha Bagan Tancap;

4). Pembuatan Kartu Nelayan;

5). Pendaftaran Asuransi Nelayan

Info lebih lanjut dapat menghubungi:

01.Wira Hadi Santoso/Kepala PPI sebatik (085246163536)

02.Amrullah /Manajer PSKPT (085255955956)

03.Ebid /Pokja Penyuluh Perikanan Sebatik (085247111766)

04.Asriadi /Penyuluh Perikanan Bantu (+6285284299988)

Tunggu apa lagi mari kita manfaatkan peluang emas ini untuk mendatangi GERAI NELAYAN dalam melakukan pengurusan dan bisa saling bersilahturami bersama teman-teman Perikanan dan para nelayan....

Sumber: Asosiasi Pelagis Sebatik

Gerai Nelayan Pertama di Indonesia Ada di SEBATIK Nunukan

GERAI NELAYAN

Perkuat 'dokter perbatasan' Sebatik-Malaysia

Benteng pertahanan negara Indonesia sejatinya ada di pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Sejumlah sarana dan prasarana termasuk SDM perlu terus ditingkatkan guna menjaga dan melindungi Sumber Daya Alam dan masyarakat di perbatasan.

Salah satu Sumber Daya Manusia yang juga sangat perlu ditingkatkan kemampuan serta jumlahnya adalah tenaga medis untuk melayani warga yang mengalami masalah kesehatan. Foto: Reski Puspita Ningrum

Selamat Mengemban Amanah

Admin Blog Sebatik-City mengucapkan Selamat kepada Pasangan Kepala Daerah yang baru dilantik pada 1 Juni 2016 untuk masa jabatan 2016-2021. Semoga amanah!  Tingkatkan pembangunan fisik dan sumber daya manusia yang lebih baik di Nunukan khususnya pulau Sebatik.

Harapan masyarakat Pulau Sebatik tentunya adalah adanya pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya dan apa yang sudah baik terus ditingkatkan serta yang belum baik agar dibenahi sehingga menjadi baik

Tahapan Pembentukan BUMDes

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya.

Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa.

Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah Secara umum berdasarkan pengamatan saya, ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan BUMDes untuk proses pembentukan BUMDes secara ideal.

Tahapan-tahapan tersebut adalah :

Sebatik merupakan 1 dari 91 WPS yang diprioritaskan

Postingan akun FB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Jumat 27/05/2016 menyebut Sebatik sebagai satu dari 91 pulau yang masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang diprioritaskan pembangunannya karena keberadaannya sebagai pulau kecil terluar.

Semoga bukan hanya janji-janji untuk 'meninabobokkan' warga sebatik yang sudah lama menanti terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kota Sebatik.

Pembangkit Listrik Tanpa BBM

Kalimantan Utara begitu luas sehingga masih memiliki banyak perkampungan yang belum tersentuh aliran listrik, belum lagi jika menggunakan mesin berbahan dasar minyak maka akan menambah banyak biaya operasional.

Atas pertimbangan di atas, berikut kami informasikan bahwa ada temuan baru dan sudah populer digunakan di Sulawesi bagian tenggara oleh sejumlah warga dimana mesin pembangkit listrik tersebut tanpa Bahan Bakar Minyak (BBM).

Gambaran umum tempat yang bisa ditempati Alat ini, harus ada air sungai kecil yang mengalir minimal lebar sungai kecil 1 meter dan sungai kecil tersebut airnya tidak pernah berhenti mengalir. 

Tiga Tahun Ke Depan Tidak Ada Pembentukan DOB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak akan ada pembentukan daerah otonomi baru (DOB) selama tiga tahun ke depan. Namun yang ada, hanyalah pembentukan daerah persiapan menuju DOB sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Jadi selama tiga tahun ini tidak akan ada DOB, karna adanya daerah persiapan," kata Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, saat rapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Senin (29/2).

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur pada pasal 33, yang mana daerah dapat dimekarkan dengan syarat memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif (pasal 33, ayat 3). Persyaratan dasar dimaksud yakni persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah (pasal 34, ayat 1 huruf a dan b).

Persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal (pasal 34, ayat 2 huruf a dan b).

Perikanan Budidaya Sebatik Harus Meningkat

Pada rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Selasa 27 Januari 2016, mengatakan bahwa ke depan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menambah anggaran untuk program kegiatan Budidaya dengan mengurangi anggaran pengawasan.

Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Nunukan (Bpk Dian Kusumanto)

Produksi Garam Sebatik Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

Foto: Ana Maysaroh (Pembuatan Wadah Produksi Garam)

Calon Kota Sebatik Kalimantan Utara terus melakukan pembenahan. Sejumlah program kegiatan diarahkan ke Sebatik sebagai perbatasan dan beranda depan NKRI untuk ditingkatkan infrastrukturnya.