Produksi Garam Sebatik Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

Foto: Ana Maysaroh (Pembuatan Wadah Produksi Garam)

Calon Kota Sebatik Kalimantan Utara terus melakukan pembenahan. Sejumlah program kegiatan diarahkan ke Sebatik sebagai perbatasan dan beranda depan NKRI untuk ditingkatkan infrastrukturnya.

Komisi II DPR akan Raker dengan Pemerintah Bicarakan Calon DOB

Antaranews.com mengabarkan pada Senin 23 Juni 2015 bahwa Komisi II DPR akan memulai membicarakan RUU tentang DOB yang sempat tertunda. RUU yang dimaksud adalah 65 Calon DOB dan 22 Calon DOB. Sebagaimana diketahui bersama pada postingan sebelumnya dalam blog ini, Sebatik ada dalam 22 Calon DOB. Semoga dalam rencana pembicaraan Komisi II DPR dengan Pemerintah, RUU tentang Pembentukan Kota Sebatik berhasil disetujui menjadi Undang-Undang. Aamiin

Dana Desa Bersumber Dari APBN Diprioritaskan untuk?

Melihat postur Anggaran Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN 2015 sebesar Rp 9.066,2 miliar dan penambahan dana dalam APBNP 2015 sebesar Rp 11.700,0 miliar sehingga jumlahnya Rp 20.766,2 miliar harus diketahui masyarakat desa kemana dan untuk apa Dana Desa digunakan.

Calon Kota Sebatik Butuh KOMENIS

Pulau Sebatik yang masih masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nunukan di tahun 2015 berada paling depan atau merupakan Beranda NKRI. Sebagai Beranda NKRI sudah selayaknya Sebatik diperkuat dengan kualitas infrastruktur untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. 

Bapak KALTARA

Ketika manusia lahir ke dunia banyak lisan bertanya, "siapa orangtuanya?". Begitu juga dengan lahirnya Provinsi Baru, Kalimantan Utara (KALTARA), lisan pun banyak bertanya, "siapa pelopornya?"

Telah Tersedia 10 Sumber Benih Bina dan Sudah dipublikasikan

Info dari Kementerian Pertanian berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada 2 April 2015, terkait Pertanyaan Anggota DPR RI, Luther Kombong, dari Fraksi Partai GERINDRA asal daerah pemilihan KALTIM-KALTARA mengenai Sumber Benih

Berikut 10 Sumber Benih Bina Yang Telah Tersedia dan Sudah di Publikasikan oleh Kementerian Pertanian :

Lagi dan Lagi, Warga Temukan Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia

Sejengkal Tanah Indonesia tidak boleh diklaim oleh Negara lain selama tanah itu merupakan hak dan berada di wilayah teritorial NKRI. Kata itu tentu sudah menjadi sesuatu yang mutlak harus dipahami semua warga negara Indonesia. Untuk mempertahankan tanah milik NKRI, Patok batas wilayah merupakan bukti yang harus diperjelas keberadaannya.