UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur pada pasal 33, yang mana daerah dapat dimekarkan dengan syarat memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif (pasal 33, ayat 3). Persyaratan dasar dimaksud yakni persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah (pasal 34, ayat 1 huruf a dan b).

Persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal (pasal 34, ayat 2 huruf a dan b).

Perikanan Budidaya Sebatik Harus Meningkat

Pada rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Selasa 27 Januari 2016, mengatakan bahwa ke depan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menambah anggaran untuk program kegiatan Budidaya dengan mengurangi anggaran pengawasan.

Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Nunukan (Bpk Dian Kusumanto)

Produksi Garam Sebatik Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

Foto: Ana Maysaroh (Pembuatan Wadah Produksi Garam)

Calon Kota Sebatik Kalimantan Utara terus melakukan pembenahan. Sejumlah program kegiatan diarahkan ke Sebatik sebagai perbatasan dan beranda depan NKRI untuk ditingkatkan infrastrukturnya.

Komisi II DPR akan Raker dengan Pemerintah Bicarakan Calon DOB

Antaranews.com mengabarkan pada Senin 23 Juni 2015 bahwa Komisi II DPR akan memulai membicarakan RUU tentang DOB yang sempat tertunda. RUU yang dimaksud adalah 65 Calon DOB dan 22 Calon DOB. Sebagaimana diketahui bersama pada postingan sebelumnya dalam blog ini, Sebatik ada dalam 22 Calon DOB. Semoga dalam rencana pembicaraan Komisi II DPR dengan Pemerintah, RUU tentang Pembentukan Kota Sebatik berhasil disetujui menjadi Undang-Undang. Aamiin

Dana Desa Bersumber Dari APBN Diprioritaskan untuk?

Melihat postur Anggaran Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN 2015 sebesar Rp 9.066,2 miliar dan penambahan dana dalam APBNP 2015 sebesar Rp 11.700,0 miliar sehingga jumlahnya Rp 20.766,2 miliar harus diketahui masyarakat desa kemana dan untuk apa Dana Desa digunakan.

Calon Kota Sebatik Butuh KOMENIS

Pulau Sebatik yang masih masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nunukan di tahun 2015 berada paling depan atau merupakan Beranda NKRI. Sebagai Beranda NKRI sudah selayaknya Sebatik diperkuat dengan kualitas infrastruktur untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. 

Bapak KALTARA

Ketika manusia lahir ke dunia banyak lisan bertanya, "siapa orangtuanya?". Begitu juga dengan lahirnya Provinsi Baru, Kalimantan Utara (KALTARA), lisan pun banyak bertanya, "siapa pelopornya?"